.

Apr 24, 2013

Kapan Ekonomi Indonesia Bebas “Cengkeraman” Asing ?

Oleh : Atep Afia Hidayat - Indonesia adalah bangsa yang besar, kalau mengacu pada jumlah penduduk merupakan bangsa terbesar keempat di dunia. Termasuk peringkat atas, mengingat yang mendiami Planet Bumi ini lebih dari 200-an bangsa (berdasarkan jumlah Negara yang ada).

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia telah melebihi 237 juta jiwa, atau sedang bergerak mendekati angkat seperempat milyar jiwa. Bangsa yang besar dengan kekayaan yang berlimpah ruah berupa sumberdaya alam di perut bumi, di permukaan bumi, di permukaan lautan dan di dalam lautan.

Namun sangat disayangkan, kelimpahan sumberdaya alam itu tidak mampu dikelola dengan baik, sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan masih saja tinggi. Idealnya kalau kekayaan sumberdaya alam berlimpah tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada yang mencar-cari pekerjaan, tidak ada rakyat sakit yang mengalami pembiaran, dan tidak ada anak putus sekolah karena ketiadaan biaya.

Sejatinya kekayaan sumberdaya alam itu bisa dikelola untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana bunyi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sementara pada ayat 2 disebutkan, cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Namun apa yang terjadi, seolah bunyi beberapa ayat mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan social itu mengalami “pengabaian” oleh pemerintah yang berkuasa.

Berdasarkan laporan Harian Kompas, 23 Mei 2011, ternyata dominasi pihak asing saat ini semakin meluas, bahkan menyebar pada sektror strategis perekonomian.

Data tahun 2011 menunjukkan, untuk sektor pertambangan kepemilikan asing sudah mencapai 75 persen, sementara nasional 25 persen; Pada sektor perbankan kepemilikan asing sudah mencapai 47,02 persen dari total aset Rp. 3.065 triliun;

Untuk industri telekomunikasi penguasaan asing pada berbagai perusahaan papan atas sudah berkisar antara 24 – 95 persen; Sementara untuk sektor perkebunan, khususnya industri kelapa sawit penguasaan beberapa perusahaan asal Malaysia, Singapura, Amerika Serikat dan Belgia sudah begitu dominan.

Aturan pemerintah saat ini tampak begitu liberal. Luar biasa, sebuah perusahaan asal Singapura menguasai 85 ribu hektar perkebunan sawit yang ada di Indonesia. Padahal luas Negara Singapura sendiri kurang dari 70 ribu hektar. Sementara tiga buah perusahaan asal Malaysia telah menguasai lebih dari 226 ribu hektar (2.260 kilometer persegi) perkebunan sawit di Indonesia, atau melebihi luas Negara bagian Melaka (1.650 kilometer persegi) dan Perlis (810 kilometer persegi). Untuk wilayah Provinsi Kalimantan Barat ternyata sekitar 70 persen dari luas perkebunan sawitnya telah berada dalam genggaman Malaysia.

Selain itu pemerintah memberikan peluang bagi pihak asing untuk memiliki hingga 99 persen saham perbankan dan 80 persen saham asuransi. Bahkan dari keseluruhan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah diprivatisasi, sekitar 60 persen sahamnya sudah dikuasai pihak asing. Sementara di pasar modal, sekitar 60 – 70 persen total saham perusahaan yang sudah diperdagangkan, juga sudah dimiliki investor asing.

Dalam hal ini pemerintah seolah terus mengobral beragam aset Negara, untuk sektor migas lebih mengagetkan lagi, ternyata porsi operator minyak dan gas nasional tinggal 25 persen, sekitar 75 persen sudah didominasi pihak asing. Maka tak heran jika muncul kritikan terhadap fenomena di mana ekspor gas terus menggelontor, sementara di sisi lain PLN begitu memerlukan gas untuk menekan harga dan meningkatkan efisiensi. Bahkan belakangan muncul berita, bahwa PLN dipastikan akan mengimpor gas dari Kuwait dan Iran. Hal itu disebabkan pasokan gas dari PGN tidak dapat memenuhi kebutuhan gas PLN yang mencapai 400 mmscfd. Hal itu terungkap saat rapat dengar pendapat antara PLN dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR RI, Rabu, 18 Mei 2011 yang lalu.

Lantas, mau di bawa ke mana masa depan bangsa dan Negara ini, jika elemen-elemen tertentu dari pemerintah lebih doyan hal-hal yang berbau asing. Contoh kasus beriku tentang pesawat MA-60 buatan Xi’an Aircraft Company Ltd yang dioperasikan PT Merpati Nusantara Airlines, yang jatuh di perairan Kaimana, Papua Barat, akhir pekan lalu. Ternyata kualitasnya masih di bawah CN 235 yang diproduksi IPTN. Ya, itulah fenomena “kurang percaya diri”, seolah apapun yang berbau asing begitu dipercaya.

Kekuatan asing sudah begitu mencengkeram perekonomian di Indonesia. Dalam hal ini nyaris semua sektor telah digerakan bahkan didominasi teknologi dan investasi asing. Untuk industri otomotif, elektronik dan teknologi informasi misalnya, bendera perusahaan asing berkibar di seluruh penjuru negeri. Ya, baik industri manufaktur, industri unggulan berbasis teknologi tinggi, industri agro, bahkan industri kecil dan menengah sudah begitu dalam “dirasuki” produksi, investasi dan teknologi asing.

Dalam hal ini sebenarnya Bangsa Indonesia tidak bersifat anti asing, bagaimanapun peran asing dalam perekonomian Indonesia tetap penting. Namun perlakuan pemerintah harus proporsional, jangan biarkan dominasi asing terus merambah seluruh sector, semua potensi dan segenap wilayah.

Sebenarnya cukup memperlakukan asing sebagai mitra usaha dan stimulator. Bagaimanapun beberapa Negara tertentu memiliki keunggulan teknologi, manajemen dan bisnis dibidang usaha tertentu.

Cukup layak jika diberi kesempatan untuk mengembangkan sayapnya di Indonesia, namun tetap dalam batas-batas kewajaran. Apalagi untuk sektor-sektor tertentu, sebagaimana amanat dari UUD 1945 bahwa Negara harus menguasanya. Maksudnya supaya kepentingan dan kesejahteraan rakyat benar-benar ada jaminannya.

Contoh kasus di daerah yang sangat kaya dengan potensi energi dan sumberdaya mineral, di mana rakyat hanya menjadi “pelengkap penderita”, sementara harta kekayaan kampung halamannya terus dikeruk dan hanya menjadikan kemewahan berlebih bagi segelintir orang.

Pemilu 2014 bisa dijadikan momentum untuk terbentuknya pemerintahan yang kuat, bersih, amanah dan berani. Dalam hal ini kuat dalam memperjuangan kepentingan segenap rakyat di seluruh pelosok negeri; Bersih dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga energinya lebih terfokus pada upaya menegakan kemandirian bangsa; Amanah dalam mengemban kepercayaan rakyat untuk meraih kemakmurannya bermodalkan sumberdaya manusia, alam dan teknologi; serta Berani dalam menegakkan cita-cita dan martabat bangsa.

Bagaimanapun, bangsa Indonesia merupakan bangsa terbesar keempat di dunia, sangat membutuhkan pemimpin rakyat yang benar-benar meng-Indonesia, senantiasa memikirkan, berbicara dan bertindak secara Indonesia. Era pemimpin bangsa yang tidak berbicara Indonesia di negerinya sendiri sudah usai. Bahkan segenap rakyat merindukan pemimpin yang berbicara Indonesia di forum dunia. Lantas, apakah belum puas lebih dari tiga setengah abad ditambah tiga setengah tahun “dicengkeram” bangsa asing ? Tak perlu nostalgia derita itu dikembalikan. (Atep Afia)

17 comments:

  1. "Jangan Dengarkan Asing..!!"

    Itulah yang diucapkan Bung Karno di tahun 1957 saat ia mulai melakukan aksi atas politik kedaulatan modal. Aksi kedaulatan modal adalah sebuah bentuk politik baru yang ditawarkan Sukarno sebagai alternatif ekonomi dunia yang saling menghormati, sebuah dunia yang saling menyadari keberadaan masing-masing, sebuah dunia co-operasi, "Elu ada, gue ada" kata Bung Karno saat berpidato dengan dialek betawi di depan para mahasiswa sepulangnya dari Amerika Serikat.



    "Gerak adalah sumber kehidupan, dan gerak yang dibutuhkan di dunia ini bergantung pada energi, siapa yang menguasai energi dialah pemenang" Ambisi terbesar Sukarno adalah menjadikan energi sebagai puncak kedaulatan bangsa Indonesia, pada peresmian pembelian kapal tanker oleh Ibnu Sutowo sekitar tahun 1960, Bung Karno berkata "Dunia akan bertekuk lutut kepada siapa yang punya minyak, heee....joullie (kalian =bahasa belanda) tau siapa yang punya minyak paling banyak, siapa yang punya penduduk paling banyak...inilah bangsa Indonesia, Indonesia punya minyak, punya pasar. Jadi minyak itu dikuasai penuh oleh orang Indonesia untuk orang Indonesia, lalu dari minyak kita ciptaken pasar-pasar dimana orang Indonesia menciptaken kemakmurannya sendiri".





    Pada hari Senin, 14 Januari 1963 pemimpin tiga perusahaan besar datang ke Istana, mereka dari perusahaan Stanvac, Caltex dan Shell. Mereka meminta Sukarno membatalkan UU No.40 tahun 1960. UU lama sebelum tahun 1960 disebut sebagai "Let Alone Agreement" yang memustahilkan Indonesia menasionalisasi perusahaan asing, ditangan Sukarno perjanjian itu diubah agar ada celah bila asing macam-macam dan tidak memberiken kemakmuran pada bangsa Indonesia atas investasinya di Indonesia maka perusahaannya dinasionalisasikan. Para boss perusahaan minyak itu meminta Sukarno untuk mengubah keputusannya, tapi inilah jawaban Sukarno "Undang-Undang itu aku buat untuk membekukan UU lama dimana UU lama merupaken sebuah fait accomply atas keputusan energi yang tidak bisa menasionalisasikan perusahaan asing. UU 1960 itu kubuat agar mereka tau, bahwa mereka bekerja di negeri ini harus membagi hasil yang adil kepada bangsaku, bangsa Indonesia" mereka masih ngeyel juga, tapi bukan Bung Karno namanya ketika didesak bule dia malah meradang, sambil memukul meja dan mengetuk-ngetukkan tongkat komando-nya lalu mengarahkan telunjuk kepada bule-bule itu Sukarno berkata dengan suara keras :"Aku kasih waktu pada kalian beberapa hari untuk berpikir, kalau tidak mau aku berikan konsesi ini pada pihak lain negara..!" waktu itu ambisi terbesar Sukarno adalah menjadikan Permina (sekarang Pertamina) menjadi perusahaan terbesar minyak di dunia, Sukarno butuh investasi yang besar untuk mengembangkan Permina. Caltex disuruh menyerahkan 53% hasil minyaknya ke Permina untuk disuling, Caltex diperintahkan memberikan fasilitas pemasaran dan distribusi kepada pemerintah, dan menyerahkan modal dalam bentuk dollar untuk menyuplai kebutuhan investasi jangka panjang pada Permina.



    Sukarno menciptakan landasan politik kepemilikan modal minyak, inilah yang harus diperjuangkan oleh generasi muda Indonesia, kalian harus berdaulat dalam modal, bangsa yang berdaulat dalam modal adalah bangsa yang berdaulat dalam ekonomi dan kebudayaannya, ia menciptakan masyarakat yang tumbuh dengan cara yang sehat.



    Andai Indonesia berdaulat energinya, Pertamina menjadi perusahaan minyak terbesar di dunia dan menjadi perusahaan modal yang mengakusisi banyak perusahaan di dunia maka minyak Indonesia tak akan semahal sekarang, rakyat yang dicekik terus menerus.



    Kami rindu pemimpin yang berani berdiri tegak di depan melawan imperialisme dan kapitalisme, pemimpin yang berani mempertaruhkan jiwa dan raganya demi kepentingan rakyat. Pemimpin yang berani mengatakan TIDAK!!! kepada asing, pemimpin yang berani berkata "GO TO HELL WITH YOUR AID".



    "Ini dadaku, mana Dadamu"



    sumber : http://andra-ekaputra.blogspot.com/2012_03_01_archive.html

    ReplyDelete
  2. Kenapa masih saja dalam "cengkraman" bangsa lain karena bangsa Indonesia belum bisa menangani masalah yang terjadi dalam bangsa ini. Bangsa yang memiliki sumber daya yang melimpah akan tetapi masih banyak saja pengangguran di Indonesia.

    ReplyDelete
  3. Indonesia tidak akan pernah bisa bebas dari cengkraman bangsa lain, selama kita belum bisa mandiri dalam segala hal. Pemberdayaan sumber daya alam yang kurang dan tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya.

    ReplyDelete
  4. Saya tidak ingin menyalahkan negara mana atau siapa yang bersalah. Lebih baik negara ini intropeksi dimana salahnya sehingga bisa begitu menguasainya pihak asing di tanah republik. Penjajahan modern agaknya layak digunakan untuk menggambarkan kondisi yang ada sekarang. Kita sudah diberikan nikmat yang begitu luar biasa, SDA yang berlimpah dan putra-putri yang cerdas, kita hanya kurang percaya diri. Buat apa ada lulusan-lulusan mahasiswa Teknik Geologi/Geothermal kalau alasan membuat pembangkit listrik geothermal terkendala dana yang mahal untuk membayar tenaga asing dalam pembuatannya.

    ReplyDelete
  5. Seharusnya indonesia sudah bisa mmperbaiki diri,,tidak selalu bergantung dengan bangsa lain jika ada keinginan dari masyarakatnya sendiri. Sebagai contoh bahan pangan,Indonesia itu punya kekayaan alam yang luar biasa luasnya,tp kenapa kita masih harus mendapat pemasukan barang impor dari negara lain sedangkan kita juga punya. Kalau hal serupa dilakukan terus menerus seperti itu,,mau makan apa masyarakat indonesia kalau penghasilan mereka malah berkurang dengan adanya barang impor tersebut. Ironis memang tapi seperti itulah keadaannya sekarang.Jadi, wajar saja kalau ekonomi indonesia masih dalam cengkraman bangsa lain.

    ReplyDelete
  6. ada istilah nenek moyang kita indonesia ,''sebatu kayu ditanam di bumi pertiwi indonesia saja bisa menjadi pohon''sedangkan negra lain blom tentu bisa semakmur negara kita ,mulailah kita perbaiki bangsa kita agar bisa bersaing di kaca international

    ReplyDelete
  7. Sebenarnya banyak orang pintar di negara ini, tapi sepertinya mereka sudah apatis. karena pemerintah sibuk meraup keuntungan dari kekuasaan mereka. Pemerintah kurang tegas dalam hal ini, apabila pemerintah daerah memaksimalkan otonominya tanpa harus bergantung pada pusat, dan pemerintah daerah juga tegas dalam aturan daerahnya, serta pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan rakyatnya, dan pemda-pemda saling bekerja sama dengan pemda lainnya pasti pengawasan akan lebih mudah. dan UUD'45 Pasal 33 pasti dapat dilaksanakan dengan baik, hasilnya rakyat sejahtera. Jadi dengan hal itu Pusat dapat bekerja maksimal dalam pengawasan.

    ReplyDelete
  8. Menurut saya, Indonesia tidak akan pernah bisa bebas dari cengkraman bangsa lain, selama kita belum bisa mandiri dalam segala hal. Pemberdayaan sumber daya alam yang kurang dan tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya kita akan tetap bergantung pada asing. Semestinya kita punya potensi SDM yg mumpuni jika hanya untuk memanfaatkan SDA yang melimpah di tanah kita ini. Kita hanya perlu sediit meniru asing dan memodifikasinya.

    ReplyDelete
  9. sulit bagi Indonesia untuk bisa benar benar berdikari dan mandiri, selama pimpinan pusat masih takluk dan tunduk pada orang asing. permainan politik yangmementingkan kepentingan prbadi. kecuali jika ada sosok baru seperti Bung Karno, Indonesia Baru bisa benar benar bebas dari cengkraman Asing.

    ReplyDelete
  10. sudah saatnya indonesia menjadi negara yang berani mengambil alih semua SDA yang sampai detik ini masih dikuasi oleh asing dengan menasionalisasikan perusahaan itu terutama di bidang migas dan mineral sayang sekali kekayaan alam indonesia yang melimpah ruah justru negara asinglah yang menikmati kita hanya bisa diam dan seolah-olah itu semua milik mereka akar dari permaslahan itu semua adalah kita menerapkan sistem ekonomi kapitalis dan liberal pemerintah kita pun hanya bisa tunduk dan manut apa yang negara asing mau kita hanya bisa mengiyakan sampai kapan kekayaan alam kita terus di bawa keluar dan kita hanya mendapatkan sisa-sisa saja,
    semoga ada pemimpin yang lantang menolak keinginan asing untuk menguasai SDA yang kita miliki

    ReplyDelete
  11. indoensia mempunya kelimpahan sumberdaya alam yang sangat banyak, wajar jika indonesia sangat "diminati" oleh negara negara lain. Indonesia akan terus pada "cengkraman" bangsa asing jika dari masyarakat dan pemerintah tidak sadar bahwa negeri kita ini sedang di keruk, mungkin banyak sekali SDM indonesia yang sudah diatas rata rata, tetapi kurangnya perhatian dan apresiasi dari pemerintah yang membuat mereka enggan berpartisipasi "mengambil alih" negaraIndonesia dari tangan Asing.

    Jiki Prayuda
    44310110053

    ReplyDelete
  12. Sektor perekonomian Indonesia sulit lepas dari Negara asing selama Indonesia belum mandiri dan SDM Indonesa belum mampu mengolah SDA yand ada dengan baik. Dengan kualitas SDM yang tinggi, semua asset kekayaan yang dimiliki Indonesia akan mampu dikelola oleh bangsa kita sendiri. Sehingga kesejahteraan bangsa akan lebih terjamin. Namun, selama belum ada peningkatan mutu dan kualitas SDM, maka SDA yang gemah ripah loh jinawi dan asset lain milik bangsa Indosesia akan terus didominasi oleh pihak asing. Pemerintah seharusnya lebih bijak lagi, jangan membiarkan semua sector perekonomian dan lainnya didominasi oleh asing. Hendaknya cukup memperlakukan asing sebagai mitra usaha dan stimulator.

    ReplyDelete
  13. indonesia tidak akan pernah bisa lepas dari masalah seperti ini jika peraturan pemerintah tidak di perketat.

    ReplyDelete
  14. Untuk dapat lepas dari para Investor Asing karena terikat oleh kontrak jangka panjang. Pemerintah juga cukup sulit untuk mengatasi para Investor asing, karena perekonomian yang masih belum sepenuhnya baik. Menurut saya Pemerintah seharusnya memberikan arahan kepada para Investor untuk memberikan kesempatan kepada para profesional muda untuk mengelola sumber daya alam kita, sehingga suatu saat nanti kita mampu untuk mengolah SDA kita dan menambah devisa Negara.

    ReplyDelete
  15. Yg terjadi saat ini ialah kesalahan di masa lampau, pemerintahan Indonesia pasti juga telah menyadari,oleh sebab itu... pasti akan ada perbaikan yg akan dilakukan oleh pemerintahan yang baru. Kita percayakan semua kepada mereka, karena dengan mendukung dan mempercayakan mereka, bisa membuat mereka bekerja dengan baik

    ReplyDelete
  16. Surya Dwiatmaja @C12-SURYA

    Seperti yang dinyatakan pada artikel di atas, Indonesia adalah negri yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia nya. Jika diistilahkan dalam istilah ekonomi, Indonesia bisa menjadi produsen sekaligus menjadi pangsa pasarnya. Keren yaa..
    Lalu kenapa indonesia sampai saat ini masih belum bisa sejahtera? Menurut pribadi saya, hal tersebut dikarenakan kesalahan pada strategi yang diterapkan pemerintah. Indonesia memang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang banyak. Tetapi kualitas manusia yang dimiliki belum mampu untuk bisa memanfaatkan dengan maksimal sumber daya alam yang dimiliki. Kemudian cara "INSTANT" yang ditempuh oleh pemerintah adalah bermitra dengan asing dan membiarkannya mengeksploitasi sumber daya alam kita dengan peraturan yang sangat lemah dan merugikan. Pemerintah terlihat puas dengan hanya mendapatkan persenan dari eksploitasi yang dilakukan asing. Hufh..
    Langkah yang seharusnya diambil seharusnya adalah dengan meningkatkan kualitas manusianya terlebih dahulu sehingga nantinya sumber daya alam yang melimpah tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh manusia Indonesia.

    Sekian terimakasih

    ReplyDelete
  17. sebenarnya hanya masyarakat yang belum bisa mandiri atau tidak bisa lepas dari bantuan asing contohnya membeli suatu produk inport bukan buatan dalam negeri dan lagi peraturan pemerintah yang tidak ketat, jika indonesia ingin maju indonesia harus berani mengembargo sendiri.

    ReplyDelete