Metamorfosa Pertanian Ke Agribisnis

Oleh : Atep Afia Hidayat – Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara agraris, terutama karena sebagian besar penduduknya masih mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian. Melalui tahapan pembangunan wajah agraris itu berangsur-angsur dipoles industrialisasi.

Sektor industri terus tumbuh  sehingga kontribusinya berkisar abtara 26 – 28 persen dari PDB (produk domestik bruto). Sedangkan PDB sektor pertanian berkisar antara 13 – 16 persen. Selama tahun 2010 sektor industri mengalami pertumbuhan ekspor sekitar 33,47 persen, sementara pertumbuhan ekspor hasil pertanian sebesar 14,90 persen  dan sektor hasil pertambangan 35,34 persen

Lantas, jurus apa saja yang perlu diterapkan agar posisi sektor pertanian bisa memberikan kontribusi yang optimal terhadap ekspor nonmigas, juga sekaligus mampu mendongkark pendapatan petani.

Dalam beberapa dekade terakhir istilah agribisnis semakin popular, banyak diungkapkan dalam seminar atau pertemuan ilmiah lainnya. Agribisnis seolah menjadi jurus yang ampuh untuk menuntaskan berbagai masalah pertanian. Pertemuan-pertemuan ilmiah itupun menyimpulkan sekaligus perekomendasikan, bahwa sebagai salah satu sektor andalan maka pengembangan agribisnis harus makin dipacu.

Menurut Arsyad dkk (1985), yang dimaksud dengan agribisnis ialah kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Sedangkan yang dimaksud dengan adanya hubungan dengan pertanian dalam arti luas yaitu kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.

Jika memperhatikan pengertian di atas ternyata agribisnis bukan merupakan “barang baru”, kegiatannya sendiri sebenarnya sudah berlangsung sejak 7.000 – 10.000 tahun yang silam (jaman neolitikum), yaitu sejak manusia mulai membudidayakan tanaman.

Hal yang ditekankan dalam agribisnis ialah keterpaduan antar sektor, baik produksi, pengolahan, pemasaran, termasuk unsur-unsur penunjangnya seperti sarana produksi dan permodalan. Selain itu dalam konsep agribisnis dikenal adanya manajemen pertanian modern yang menitik beratkan segi produktivitas dan efisiensi.

Agribisnis telah direkomendasikan sebagai jurus ampuh untuk memperbaiki nasib petani sekaligus untuk meningkatkan ekspor nonmigas, namun dalam penerapannya seringkali dihadapkan pada hambatan seperti unit produksi yang terletak di lokasi terpencar, dengan luas lahan yang kecil-kecil, hal itu jelas bertolak belakang dengan konsep agribisnis.

Menghadapi kondisi yang demikian diperlukan manajemen yang lebih fleksibel, inovasi teknologi, serta aspek sosial dan ekonomi yang berorientasi pada kondisi lokal.

Hambatan lainya ialah infrastruktur yang minim, bagaimanapun suatu unit agribisnis perlu ditunjang olhe sarana transportasi yang memadai seperti jalan, pelabuhan dan bandara perintis, begitu pula dengan telekomunikasi, sumber energi dan pengairan.

Kondisi minimnya infrastruktur menyebabkan rendahnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Kawasan Indonesia Timur (Kintim). Investor merasa dibebani jika harus sekaligus membangun infrastruktur.

Di kawasan Kalimantan, Sulawesi dan Papua banyak dibuka perkebunan besar. Hambatan terbesar yang dihadapi tak lain minimnya infrastruktur. Untuk mengekspor komoditinya seringkali terlebih dahulu harus melalui Surabaya, karena belum banyak pelabuhan ekspor yang memadai, maka biaya pengiriman pun meningkat. Adanya tambahan biaya tersebut jelas bisa meningkatkan harga jual, yang secara langsung akan menurunkan daya saing komoditi di pasar internasional.

Minimnya infrastruktur menyebabkan efisiensi menurun, apalagi jika skala agribisnis yang dijalankan berukuran kecil. Di beberapa daerah tertentu produk pertanian sering ditumpuk dan dibiarkan membusuk, tak lain karena tidak sempat terangkut.

Ada juga kasus lainnya yang berpangkal dari minimnya sarana transportasi, seperti kesulitan dalam memperoleh pupuk, pestisida, benih atau bibit, yang seringkali menimpa petani-petani di pelosok terpencil. Bagaimana bisa mengacu pada segi produktvitas dan efisiensi jika sarana produksi masih sulit diperoleh. Kalaupun ada ternyata harganya sangat mahal, terutama akibat biaya pengangkutan yang tinggi. Transportasi pedalaman dan antar pulau jelas sangat mahal dan berdampak langsung terhadap inefisiensi agribisnis.

Agribisnis menekankan pada keterpaduan antar sub sektor, misalnya antara produksi dan pengolahan. Namun yang terjadi justru adanya pemusatan unit-unit pengolahan (agroindustri) di kota-kota, sedangkan unit-unit produksi berada di pelosok pedalaman yang berjarak puluhan hingga ratusan kilometer. Hal itu jelas menyebabkan harga bahan baku melonjak, serta menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Melalui penerapan konsep agribisnis yang terpadu dan menyeluruh, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional bisa makin membaik, begitu pula terhadap kesejahteraan petani. Persoalannya faktor keseriusan dari pemerintah belum jelas, pengurusan sektor pertanian masih dibebani kepentingan politik, bukan kepentingan petani.

Hal itu bisa dilihat dari posisi Menteri Pertanian yang tidak diduduki oleh pakar terkemuka bidang pertanian, tidak seperti pada rejim orde baru, yang menjadi Menteri Pertanian saat itu sudah pasti seorang ahli pertanian yang mumpuni, bahkan bergelar Profesor.  Ya, proses metamorfosa pertanian ke agribisnis membutuhkan keseriusan semua pihak, terutama pemerintah yang berkuasa. (Atep Afia)