Pembentukan DOB Kabupaten Lombok Selatan

Peta Bakal DOB Lomsel dan Daerah Induk Lomtim

Oleh : Atep Afia Hidayat - Lombok Selatan bakal segera menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) ? Hasrat pemekaran wilayah dengan "melahirkan" DOB terjadi hampir di seluruh Provinsi di Indonesia. Hal itu merupakan salah satu dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari daerah-daerah yang kaya dengan Sumberdaya Manusia (SDM) dan Sumberdaya Alam (SDA). Seharusnya seluruh daerah di Indonesia, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi dapat "menjelma" menjadi daerah-daerah dengan penduduk yang sejahtera, yaitu karena pengelolaannya yang baik dan benar. Titik lemah sebagian besar daerah adalah terletak pada Sumberdaya Kepemimpinan (SDK) yang "lemah". 

Mewacanakan Pembentukan Kota Otonom Pangkalan Bun

Peta Kecamatan Arut Selatan
(Pusat keramaian Kota Pangkalan Bun meliputi
Kelurahan Baru, Raja, Sidorejo, Madurejo, Mendawai Seberang. 

Klik : Tour Kota Pangkalan Bun Via Satelit/Map

Oleh : Atep Afia Hidayat - Ada yang unik dari Kota Pangkalan Bun yang menjadi ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Provinsi Kalimantan Tengah. Ternyata kota ini belum memiliki status secara adiministrasi pemerintahan, belum menjadi kecamatan tersendiri dan masih berada dalam wilayah Kecamatan Arut Selatan. Padahal jika dilihat dari potensi yang dimiliki seperti sumberdaya manusia, fasilitas perkotaan (pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan pusat bisnis/perekonomian), Pangkalan Bun dapat ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom.

Kabupaten Pandeglang Berpotensi Dimekarkan Menjadi Tiga Kabupaten dan Satu Kota Otonom

Kab. Pandeglang Berpotensi Menjadi Tiga Kabupaten
dan Satu Kota Otonom

Oleh : Atep Afia Hidayat - Kabupaten Pandeglang sudah terbentuk sejak tahun 1874, tanggal 1 April ditetapkan sebagai hari ulang tahunnya. Sejarah Pandeglang erat kaitannya dengan Kesultanan Banten (pada tahun 1809 ketika Sultan Muhammad memerintah, Pandeglang berkedudukan sebagai ibukota Kesultanan Banten) dan masa penjajahan Belanda yang berstatus sebagai salah satu kewedanaan di bawah Kabupaten Serang dan Karesidenan Banten.

Wacana Pembentukan Kabupaten Obi

Bakal  wilayah Kabupaten Obi yang meliputi lima kecamatan

Oleh : Atep Afia Hidayat

Kabupaten Halmahera Selatan yang wilayahnya meliputi Pulau Halmahera bagian saelatan, Pulau Bacan, Pulau Obi dan pulau-pulau di sekitarnya. Di Kabupaten Halmahera Selatan sudah terbentuk 30 kecamatan,dengan pusat pemerintahan dan perekonomian terdapat di Labuha, Kecamatan Bacan. Kantor Bupatinya sendiri sebenarnya terdapat di Kecamatan Bacan Selatan.

Kota Tanjung Pandan Layak Menjadi DOB

Peta Kota Tanjung Pandan (https://goo.gl/maps/9Lrtmag1j8cu636F7)
Data:  Kecamatan Tanjung Pandan dalam Angka 2019 (BPS Kab Bangka)

Oleh : Atep Afia Hidayat - Pulau Belitung yang masuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KBB)  meliputi dua daerah otonom, yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Pemekaran wilayah terjadi pada tahun 2003, yaitu dengan terbentuknya Kabupaten Belitung Timur dengan ibukota di Manggar. Luas Pulau Belitung mencapai 4.801 km2 meliputi Kabupaten Belitung 2.294 km2 dan Kabupaten Belitung Timur 2.507 km2.  Ternyata di pulau yang luasnya hampir sama dengan pulau lombok tersebut belum ada kota yang berstatus otonom. Kalau di Pulau Bali ada Kota Denpasar; di Pulau Lombok ada Kota Mataram; di Pulau Bangka ada Kota Pangkal Pinang, dan di Pulau Belitung belum ada.

Pembentukan DOB Kabupaten Bangka Utara

Oleh : Atep Afia Hidayat - Pulau Bangka merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan  Bangka Belitung (KBB) yang baru terbentuk tahun 2000, sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini Provinsi KBB terdapat enam kabupaten dan satu kota, dengan sebaran di Pulau Bangka dan sekitarnya terdapat empat kabupaten dan satu kota; sedangkan di Pulau Belitung terdapat dua kabupaten. Dengan demikian secara keseluruhan di Provinsi KBB terdapat tujuh daerah otonom, lima di antaranya ada di Pulau Bangka dan sekitarnya.

Bagaimana Menelusuri Paten, Merek, Desain Industri dan Hak Cipta

Terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan Paten, Merek, Desain Industri dan Hak Cipta (PMDC). Sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 Total Permohonan Paten mencapai 145.665; Merek sebanyak 3.818.090; Desain Industri 66.299; Hak Cipta 187.831; dan Indikasi Geografis 140. Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.  Dalam hal ini situs PDKI, memberikan penjelasan bahwa :

Globalisasi Pandemi COVID-19

Oleh : Atep Afia Hidayat

Pandemi COVID-19 (Sumber : https://www.sehatq.com/artikel/)

Enam bulan yang lalu, tepatnya Desember 2019, kasus “pneumonia misterius” pertama kali dilaporkan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Hubei merupakan salah satu dari 23 provinsi yang ada di China, berada di kawasan Tiongkok Tengah, sedangkan Wuhan merupakan ibukota provinsi tersebut. Dalam hal ini dengan mengutip berbagai sumber, Susilo dkk, (2020) menyatakan bahwa sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. 

Penelusuran Desa "Kota" Di Kecamatan Natar Sepanjang Jalan Lintas Sumatera

Oleh : Atep Afia Hidayat 

Siapapun dan dari manapun orang yang akan menuju Kota Bandar Lampung atau kota dan tempat lainnya di Provinsi Lampung, jika menggunakan moda transportasi udara tentu harus singgah dulu di Kota Natar. Di kota kecamatan ini tepatnya di Desa Branti Raya terletak Bandara Internasional Radin Inten II (Kode IATA : TKG), yang melayani penerbangan ke dan dari  berbagai kota di Indonesia (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Palembang, Bengkulu, Jambi, Krui/Lampung Barat dan Batam); dengan berbagai maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, Citilink, Batik Air, Lion Air, Nam Air, Sriwijaya Air, TransNusa, Wing Air dan Xpress Air.

Peluang Natar Menjadi Kota Otonom

Oleh : Atep Afia Hidayat 

Untuk kondisi terkini, judul artikel di atas masih terkesan bombastis. Namun belasan tahun kemudian dapat saja terealisasi. Meski masih dihadapkan pada moratorium pemekaran wilayah, namun tuntutan pemakaran wilayah diberbagai daerah di Indonesia masih cukup gencar. Baik melalui isu yang diangkat oleh masyarakat melalui tokoh masyarakat setempat, maupun melalui elit politik dan pengamat.