Menyelami Makna "Makar": Ketika Batas Antara Aspirasi dan Jerat Hukum Menjadi Kabur

Meta Title: Memahami Arti Makar dalam Hukum Indonesia: Batas Tipis Antara Kritik dan Kejahatan Negara

Meta Description: Sering mendengar istilah makar di berita? Mari mengupas tuntas arti, unsur hukum, hingga ancaman pidananya dengan bahasa yang hangat, mudah dipahami, dan berbasis data ilmiah.

Keywords: makar dalam hukum indonesia, pengertian makar kuhp, unsur tindak pidana makar, pasal 193 kuhp baru, perbedaan kritik dan makar, ancaman hukuman makar, hukum pidana indonesia.

 

Pernahkah Anda duduk di sebuah warung kopi, mendengarkan perdebatan sengit tentang arah kebijakan negara, lalu seseorang melontarkan kalimat bernada cemas: "Hati-hati, omongan begitu bisa kena pasal makar!"

Seketika suasana meja mendadak senyap. Kata "makar" seolah memiliki kekuatan magis yang menciutkan nyali. Di telinga masyarakat awam, istilah ini sering kali terdengar menyeramkan, abstrak, sekaligus jauh dari keseharian. Kita membayangkan komplotan bersenjata rahasia, rencana kudeta tengah malam di ruang bawah tanah, atau film-film laga politik berbiaya tinggi.

Namun, di ruang lingkup hukum positif Indonesia—terlebih dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023—makar bukanlah sekadar istilah horor untuk menakut-nakuti orang yang suka mengkritik pemerintah. Ada batasan yang sangat tegas, parameter ilmiah hukum, serta unsur-unsur objektif dan subjektif yang harus dibuktikan secara saksama.

Mari kita bedah bersama-sama dengan kepala dingin, hati yang hangat, dan kacamata hukum yang objektif. Apa sebenarnya arti makar itu? Di mana batasnya dengan kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi?

Dari Niat Menjadi Aksi: Menyingkap Definisi Autentik Makar

Secara etimologis, kata "makar" diserap dari bahasa Arab (makar) yang berarti tipu muslihat, akal busuk, atau perbuatan jahat. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikannya sebagai perbuatan atau usaha menyerang atau menjatuhkan pimpinan negara dan pemerintahan.

Dalam terjemahan historis hukum kolonial Belanda, istilah ini dikenal sebagai aanslag. Namun, dalam pembaruan hukum pidana nasional kita, arti makar kini ditegaskan secara lebih rigid dan terang melalui Pasal 160 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), yang merumuskannya sebagai berikut:

"Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut."

Definisi ini sangat penting untuk dipahami. Hukum pidana Indonesia menganut asas bahwa niat saja (voornemen) tidak pernah bisa dipidana selama niat itu masih mengendap di dalam hati seseorang. Seseorang baru bisa dikatakan melakukan makar apabila niat jahat tersebut telah bertransformasi menjadi bentuk nyata melalui langkah-langkah persiapan (voorbereidingshandeling).

Sebagai analogi sederhana: Memiliki kekecewaan mendalam terhadap presiden di dalam hati adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dijamah hukum. Berdiskusi atau melontarkan kritik pedas di media sosial juga merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, ketika kekecewaan itu diwujudkan dengan merancang rencana konkret—seperti mengumpulkan orang secara gelap untuk melumpuhkan pusat komando negara—di situlah garis hukum telah dilintasi.

Tiga Wajah Tindak Pidana Makar dalam Hukum Positif

Berdasarkan struktur hukum pidana di Indonesia, kejahatan terhadap keamanan negara (termasuk makar) tidak berdiri sendiri, melainkan diklasifikasikan ke dalam beberapa sasaran utama yang dilindungi oleh undang-undang:

1. Makar Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 191 KUHP Baru): Terjadi apabila seseorang melakukan makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat kepala negara tidak mampu menjalankan roda pemerintahan. Ancaman sanksinya sangat berat, mulai dari pidana penjara 20 tahun, seumur hidup, hingga hukuman mati.
2. Makar Terhadap Wilayah Negara (Pasal 192 KUHP Baru): Ditujukan bagi upaya memisahkan diri sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau menyerahkannya kepada kekuasaan asing.
3. Makar Terhadap Pemerintah yang Sah (Pasal 193 KUHP Baru): Terjadi jika perbuatan makar diarahkan untuk menggulingkan atau meniadakan pemerintah yang sah dengan cara-cara yang melawan hukum.

Untuk melihat bagaimana aturan ini tertata rapi dalam kerangka normatif, perhatikan tabel perbandingan ringkas berikut:

Jenis Makar	Sasaran Utama	Fokus Tindakan	Kisaran Ancaman Pidana (KUHP Baru)
Makar Terhadap Presiden (Pasal 191)	Presiden / Wakil Presiden	Menghilangkan nyawa, merampas kemerdekaan, atau melumpuhkan fungsi jabatan.	Penjara 20 tahun, seumur hidup, atau mati.
Makar Terhadap NKRI (Pasal 192)	Kedaulatan & Teritorial Negara	Memisahkan diri atau menyerahkan wilayah ke pihak asing.	Pidana penjara seumur hidup atau penjara maksimal tertentu.
Makar Terhadap Pemerintah (Pasal 193)	Sistem Pemerintahan yang Sah	Menggulingkan atau mengubah susunan pemerintahan secara tidak sah.	Penjara maksimal 12 tahun (pelaku umum) hingga 15 tahun (pemimpin/pengatur).

 

Menjembatani Debat: Kritik, Unjuk Rasa, versus Makar

Di tengah masyarakat demokratis, sering muncul kekhawatiran: "Apakah demonstrasi menolak kenaikan harga BBM atau protes kebijakan publik bisa dikategorikan sebagai makar?"

Jawabannya secara objektif adalah tidak.

Para sarjana hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi berulang kali menegaskan bahwa inti dari makar terletak pada unsur kesengajaan untuk mengubah atau merobohkan tatanan ketatanegaraan dengan cara-cara yang tidak konstitusional. Unjuk rasa, petisi, mimbar bebas, dan demonstrasi mahasiswa adalah bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Perbedaan mendasar terletak pada maksud (oogmerk) dan wujud perbuatannya:

• Demonstrasi / Kritik: Bertujuan mengevaluasi kebijakan, mendesak perubahan aturan, atau menyampaikan aspirasi agar pemerintah memperbaiki kinerjanya dalam koridor UUD 1945.
• Makar: Bertujuan meniadakan eksistensi pemerintah secara keseluruhan atau merobohkan sistem konstitusi yang sah melalui cara kekerasan atau persiapan terencana yang melawan hukum.

Oleh karena itu, penegak hukum dituntut untuk bersikap sangat berhati-hati dan berbasis bukti empiris yang kuat. Tanpa adanya alat bukti permulaan yang menunjukkan adanya persiapan fisik atau permufakatan jahat yang nyata, tuduhan makar tidak boleh diobral sembarangan agar tidak mencederai iklim kebebasan berpendapat.

Solusi Praktis: Menjaga Demokrasi dan Ketaatan Hukum dalam Keseharian

Sebagai warga negara yang cerdas dan mencintai kedamaian, bagaimana cara kita menyikapi dinamika hukum ini dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah beberapa langkah bijak berbasis riset sosiologi hukum dan komunikasi publik yang bisa kita terapkan:

1. Saring Informasi Sebelum Membagikan (Think Before You Click): Di era digital, hoaks dan provokasi sering kali dibungkus dengan narasi kebencian terhadap penguasa. Pastikan Anda tidak ikut menyebarkan konten hasutan yang mengajak pada kekerasan horizontal atau pelumpuhan fasilitas negara.
2. Salurkan Aspirasi Melalui Kanal Formal: Gunakan jalur konstitusional yang tersedia—seperti audiensi publik, diskusi ilmiah, penulisan opini di media massa, atau melalui wakil rakyat di parlemen—ketika Anda ingin menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
3. Pahami Hak dan Kewajiban Konstitusional: Literasi hukum adalah benteng pertahanan terbaik. Dengan memahami isi undang-undang secara proporsional, kita tidak mudah tersulut oleh provokasi, namun juga tidak mudah diintimidasi oleh penafsiran hukum yang keliru.
4. Budayakan Dialog yang Empatik: Perbedaan pandangan politik adalah hal yang lumrah dalam negara demokrasi. Selesaikan perdebatan dengan argumentasi yang berbasis data ilmiah dan akal sehat, bukan dengan caci maki yang memecah belah persaudaraan bangsa.

Kesimpulan

Makar adalah instrumen hukum yang dirancang negara untuk melindungi keselamatan jiwa pemimpin negara, keutuhan teritorial wilayah, serta stabilitas tatanan konstitusi dari ancaman disintegrasi dan kekerasan. Namun, instrumen hukum yang tajam ini harus selalu diimbangi dengan penghormatan yang tinggi terhadap hak-hak sipil dan kebebasan berekspresi masyarakat.

Ingatlah, rumah besar bernama Indonesia ini berdiri di atas fondasi gotong royong dan dialog yang hangat antar-sesama warganya. Kritik adalah vitamin bagi kesehatan demokrasi, sementara hukum adalah penjaga gawang agar rumah ini tetap kokoh berdiri menembus zaman. Mari terus merawat negeri ini dengan pikiran yang jernih, hati yang lapang, dan rasa cinta tanah air yang tulus.

Sumber & Referensi

• Undang-Undang: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Akses Dokumen Hukum Online
• Buku Referensi: Aries, Albert. (2024). Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Lain. Depok: Rajawali Pers.
• Jurnal Ilmiah: Ristanti, Yuni., & Suparidho, Febrihadi. (2025). "Rekonstruksi Konsep Makar dalam KUHP Nasional (Perbandingan KUHP Lama Terhadap Pengaturan Pemberontakan)". Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 10(2), hal. 458. Kunjungi Jurnal
• Artikel Analisis Hukum: Tirto.id. (2023). Isi Pasal 104-107 KUHP Tentang Sanksi Hukum Tindak Pidana Makar. Baca Artikel Tirto

Glosarium

1. Aanslag: Istilah hukum asal Belanda yang menjadi dasar historis penyebutan tindak pidana makar atau serangan terhadap keamanan negara.
2. Asas Legalitas: Prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangaan pidana yang telah ada.
3. Delik: Istilah hukum untuk suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena melanggar undang-undang.
4. Disintegrasi: Keadaan tidak bersatu lagi; terpecah belahnya suatu bangsa atau wilayah menjadi bagian-bagian yang terpisah.
5. Hukum Positif: Hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah negara tertentu (hukum tertulis yang sedang berlaku).
6. Konstitusi: Undang-undang dasar atau hukum dasar yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara (di Indonesia adalah UUD 1945).
7. Makar: Niat melakukan kejahatan terhadap keamanan negara atau presiden yang telah diwujudkan melalui persiapan perbuatan nyata.
8. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia): Bentuk negara Indonesia yang bersifat kesatuan dari Sabang sampai Merauke.
9. Oogmerk (Maksud): Niat khusus atau tujuan utama seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tertentu.
10. Pemufakatan Jahat: Perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana kejahatan.
11. Penghasutan: Tindakan membangkitkan, mendorong, atau membujuk orang lain secara lisan maupun tulisan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.
12. Pidana Mati: Sanksi pidana terberat berupa pencabutan nyawa terpidana oleh negara sesuai putusan pengadilan.
13. Pidana Penjara: Hukuman merampas kemerdekaan seseorang dengan cara memasukkannya ke dalam lembaga pemasyarakatan.
14. Roda Pemerintahan: Proses atau aktivitas menjalankan fungsi administratif, eksekutif, dan manajerial suatu negara oleh pemerintah yang berkuasa.
15. Subjektif (Unsur Subjektif): Hal-hal yang berkaitan dengan batin pelaku kejahatan, seperti niat, maksud, atau kesengajaan.
16. Objektif (Unsur Objektif): Hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan lahiriah atau tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku di dunia nyata.
17. Undang-Undang: Peraturan perundang-undangaan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden.
18. Voorbereidingshandeling: Bahasa Belanda yang berarti tindakan persiapan atau langkah-langkah permulaan dalam melakukan suatu kejahatan.
19. Voornemen: Niat atau kehendak batin yang masih berada di dalam pikiran seseorang dan belum diwujudkan dalam tindakan fisik.
20. Yurisprudensi: Putusan Hakim masa lampau yang dijadikan pedoman oleh para hakim lain dalam memutuskan perkara yang serupa.

Hashtags

#HukumPidana #Makar #KUHPBaru #HukumIndonesia #EdukasiHukum #Demokrasi #Keadilan #KritikBukanMakar #SadarHukum #WargaNegaraCerdas