CDOB Provinsi Bolaang Mongondow Raya (Pemekaran Provinsi Sulawesi Utara)

Oleh : Atep Afia Hidayat - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki luas wilayah daratan 1.922.570 km2 dan luas perairan 3.257.483 km2, pada tahun 2020 (sampai Desember) berpenduduk sebanyak 271.349.889 jiwa. Jumlah penduduk sebanyak itu terdistribusi di 34 provinsi dengan jumlah dan tingkat kepadatan yang sangat bervariasi. Jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk, apakah jumlah provinsi sebanyak itu sudah memadai ? Hal tersebut perlu ditetapkan melalui perumusan grand strategy pemekaran wilayah, sehingga dapat diketahui berapa jumlah provinsi, kabupaten dan kota yang ideal di Indonesia. 

CDOB Kabupaten Simalungun Hantaran (Pemekaran Kabupaten Simalungun)

Oleh : Atep Afia Hidayat - Provinsi Sumatera Utara memiliki luas wilayah 72.981,23 km2, lebih luas jika dibandingkan dengan gabungan antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah (masing-masing 35.377,76 km2 dan 32.800,69 km2). Di kedua provinsi di Pulau Jawa Tersebut terdapat 62 kabupaten dan kota, sedangkan di Provinsi Sumatera Utara baru ada 33 kabupaten dan kota. Dari aspek jumlah penduduk yang pada tahun 2020 mencapai 14.799.361 jiwa (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021), Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat keempat di Indonesia, yaitu setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

CDOB Provinsi Sumatera Tenggara (Pemekaran Provinsi Sumatera Utara)

Oleh : Atep Afia Hidayat - Wacana bahkan rencana pemekaran Sumatera Utara (Sumut) menjadi beberapa provinsi semakin menguat. Bahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sudah mengajukan usulan pembentukan tiga provinsi baru dan dua kabupaten baru ke pemerintah pusat. Ketiga usulan provinsi baru sebagai Calon  Daerah Otonomi Baru (CDOB) ialah Tapanuli, Kepulauan Nias dan Sumatera Tenggara. Sedangkan dua kabupaten baru yang sudah diusulkan secara resmi ialah CDOB Kabupaten Pantai Barat Mandailing (pemekaran Kabupaten Mandailing Natal) dan Simalungun Hataran (pemekaran Kabupaten Simalungun).

CDOB Kabupaten Pantai Barat Mandailing (Pemekaran Kabupaten Mandailing Natal)

Oleh : Atep Afia Hidayat - Kabupaten Mandailing Natal (Madina) merupakan salah satu daerah otonom paling luas di Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana terjadi di banyak daerah otonomi lainnya di seluruh Indonesia muncul opsi atau wacana untuk pemekaran wilayah. Ada yang baru sebatas wacana ada juga yang sudah diproses, mulai ditingkat kabupaten,provinsi hingga ke pusat. Begitu pula dengan upaya pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Pantai Barat Mandailing saat ini terus bergulir.

CDOB Kabupaten Teluk Aru (Pemekaran Kabupaten Langkat)

Oleh : Atep Afia Hidayat - Langkat merupakan daerah otonomi yang paling luas di antara 32 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kabupaten Langkat mencapai 6.263,29 km2 jauh lebih luas jika dibandingkan dengan Pulau Bali (Provinsi Bali) yaitu 5.780,06 km2. Sebagai catatan di Pulau Bali terdapat delapan kabupaten dan satu kota otonom. Berdasarkan  aspek luas wilayah Kabupaten Langkat paling tidak dapat dimekarkan menjadi dua daerah otonomi, begitu pula dari  aspek lainnya.

CDOB Kota Kutacane (Pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara)

Oleh : Atep Afia Hidayat - Aceh Tenggara merupakan kabupaten terluas keempat di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), yaitu setelah Aceh Timur, Gayo Lues dan Aceh Tengah. Luas wilayah Kabupaten Aceh Tenggara mencapai 4.242,04 km2 meliputi 16 kecamatan dan 385 desa. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 220.860 jiwa. Sekitar tahun 2015 muncul gagasan untuk memekarkan Kabupaten Aceh Tenggara dengan membentuk Kota Kutacane.

Tujuan pemekaran wilayah terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kalaupun ada kepentingan pihak-pihak tertentu dalam prosesnya, hal itu tidak dapat dihindari. Namun hendaknya semua pihak yang berkontribusi dalam proses pemekaran tetap mengedepankan asas manfaat yang berkelanjutan untuk masyarakat setempat.

CDOB Kabupaten Singkil Raya

Oleh : Atep Afia Hidayat - Kabupaten Aceh Singkil berhasil meraih status daerah otonom pada tahun 1999 sebagai hasil pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Lantas apakah sudah memungkinkan  kabupaten yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan tersebut "melahirkan" daerah otonomi baru (DOB) ?

Menurut  Munandar (2015), wacana pembentukan Kabupaten Singkil Raya sudah muncul ke permukaan mulai tahun 2010. Hal itu pada awalnya diprakarsai oleh tokoh masyarakat dari Kecamatan Gunung Meriah dan Simpang Kanan. Dalam perkembangan selanjutnya beberapa kecamatan lainnya menginginkan untuk bergabung, sehingga ada enam dari 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil yang siap mendirikan DOB. Keenam kecamatan tersebut ialah Gunung Meriah, Simpang Kanan, Singkohor, Danau Paris, Kota Baharu dan Suro. 

CDOB Kota Panton Labu (Pemekaran Kabupaten Aceh Utara)

Oleh : Atep Afia Hidayat - Dinamika pemekaran wilayah di Provinsi  Nangroe Aceh Darussalam cenderung lebih dinamis jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, bahkan sedang berproses untuk pemekaran wilayah Provinsi NAD menjadi tiga provinsi, yaitu dengan adanya Calon Daerah Otonomi baru (CDOB) Provinsi Aceh Leuseur Antara (ALA) dan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS). Hal tersebut sangat layak diwujudkan supaya pengelolaan Sumberdaya Manusia (SDM) dan  Sumberdaya Alama (SDA) lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini Provinsi NAD memiliki SDA yang berlimpah dengan kualitas SDM yang makin membaik. 

CDOB Kabupaten Aceh Selatan Jaya

Oleh : Atep Afia Hidayat - Kabupaten Aceh Selatan sudah dibentuk sejak tahun tahun 1956, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Dalam beberapa dekade berikutnya Kabupaten Aceh Selatan mengalami pertumbuhan yang signifikan, sehingga pada tahun 2002 dimekarkan kembali dengan dibentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Singkil. Belakangan wacana pemekaran muncul kembali dengan rencana pembentukan Kabupaten Aceh Selatan Jaya (ASJ).

Calon DOB (CDOB) Kabupaten Aceh Selatan Jaya akan meliputi 11 kecamatan dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, dengan luas wilayah 3.078,86 km2 atau sekitar 73,77 persen luas Kabupaten Aceh Selatan. Jumlah penduduk CDOB Kabupaten Aceh Selatan Jaya dengan menggunakan data tahun 2020 (BPS Kab Aceh Selatan, 2021) mencapai 115.100 jiwa, atau sekitar 49,53 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan.

CDOB Kabupaten Kepulauan Selaut Besar

Oleh : Atep Afia Hidayat - Upaya mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selaut Besar (KKSB) sebagai daerah otonomi baru (DOB) terus bergulir, bahkan usulannya sudah masuk ke pemerintah pusat. Calon DOB (CDOB) Kabupaten Kepulauan Selaut Besar merupakan pemekaran dari Kabupaten Simeulue, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).  Adapun Kabupaten Simeulue yang wilayahnya meliputi Pulau Sumeulue dan pulau-pulau di sekitarnya (sebagian besar tidak berpenghuni), merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat, diawali dengan status kabupaten administratif tahun 1966, kemudian memperoleh otonomi penuh tahun 1999. 

CDOB Kabupaten Aceh Raya

Oleh : Atep Afia Hidayat - Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Aceh Raya sudah diperjuangkan sejak tahun 1999. Sampai saat ini  sudah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Aceh Besar sebagai daerah induk, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darusalam (Pemprov NAD). Dengan demikian tinggal menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan studi kelayakan CDOB Kabupaten Aceh Raya sudah layak ditingkatkan statusnya menjadi DOB.

CDOB Kabupaten Aceh Malaka

Oleh : Atep Afia Hidayat - Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) saat ini meliputi 23 daerah otonom, meskipun kebijakan moratorium pemekaran wilayah masih diterapkan, para perintis, penggiat dan pengembang daerah otonomi baru (DOB), terus berupaya mewujudkan lahirnya DOB ke 24, 25 dan seterusnya. 

Tak dapat dipungkiri ada beragam kepentingan dalam proses terwujudnya DOB, mulai dari kepentingan pribadi, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Namun dalam hal ini kepentingan rakyat harus dikedepankan, pengembangan DOB  diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.